Raperbup Disiapkan, Perusahaan dan Pengusaha Pelanggar Tata Ruang di Kabupaten Serang Bakal Ditindak

Raperbup Disiapkan, Perusahaan dan Pengusaha Pelanggar Tata Ruang di Kabupaten Serang Bakal Ditindak
Raperbub, Kepala DPMPTSP Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin, memberikan sosialisasi ke para pengusaha dan perusahaan. Foto : Agung Gumelar

CINANGKA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang tengah menyiapkan aturan pemberian sanksi administratif bagi perusahaan dan pengusaha yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung.

Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Gedung di Kabupaten Serang.

Bacaan Lainnya

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang Wawan Ikhwanudin mengatakan, sosialisasi Raperbup telah dilakukan kepada sekitar 100 perusahaan dan pengusaha dari berbagai sektor usaha.

Menurutnya, aturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menata kegiatan usaha yang masih ditemukan melanggar ketentuan tata ruang.

“Ini untuk mengatur pelaku usaha yang selama ini dari sisi pola ruangannya sudah melanggar, mulai dari bangunan gedung, sempadan pantai, sempadan sungai maupun sempadan jalan,” ujar Wawan, Kamis (24/9) malam.

Wawan mengatakan, selama ini masih terdapat kegiatan usaha yang secara operasional tetap berjalan meski ditemukan pelanggaran tata ruang. Kondisi tersebut dinilai perlu ditata agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Selain penataan, penerapan sanksi administratif juga diharapkan dapat memberikan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang, terutama di tengah berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Potensinya sangat besar. Kita sudah lakukan pendataan, dari data awal hampir 430 lebih perusahaan yang terindikasi melanggar Raperbup ini,” katanya.

Meski demikian, Wawan menegaskan mekanisme dan besaran sanksi belum ditetapkan. Saat ini, formula pengenaan sanksi masih dibahas bersama tim teknis Pemkab Serang.

“Kita perlu kehati-hatian dalam cara penghitungannya supaya tidak menimbulkan persoalan ke depannya,” ucapnya.

Sebelum sosialisasi diperluas, DPMPTSP juga telah menemui sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor, seperti perhotelan, peternakan, industri hingga penggilingan padi.

Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjelaskan rencana kebijakan sekaligus mendengar kondisi dan respons pelaku usaha.

Wawan menyebut respons sementara dari para pelaku usaha cukup positif. Mereka menilai kehadiran pemerintah daerah diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dijalankan.

“Alhamdulillah respons dari pelaku usaha sejauh ini cukup positif. Mereka melihat adanya kehadiran pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian terhadap usaha yang telah dijalankan,” tuturnya.

Wawan menambahkan, Raperbup saat ini masih dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan. Setelah rampung, rancangan tersebut akan melalui proses harmonisasi dengan Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten serta Biro Hukum Provinsi Banten.

“Kita upayakan dalam waktu dekat bisa rampung di tahun ini, supaya di 2027 awal Raperbup ini bisa diberlakukan jadi Perbup dan aturannya bisa dijalankan,” pungkasnya. (*)

Pos terkait