TIGARAKSA, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wacana pengambil alihan gaji dan status kepegawaian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) ke pusat seperti angin surga bagi daerah. Terutama mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang selama ini jadi sumber gaji dan tunjangan PPPK.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat mengatakan, informasi mengenai rencana tersebut menjadi kabar baik bagi PPPK maupun daerah. Hingga kini, pemerintah daerah menunggu adanya kepastian regulasi untuk sebagai dasar penyesuaian kebijakan anggaran.
“Kalau kami pemerintah daerah harus memberikan tanggapan terhadap berita tersebut, yang kami sampaikan adalah harapan dan permohonan agar berita tersebut segera dapat direalisasikan,” katanya, Minggu 27 September 2026.
Menurutnya, pemerintah daerah masih menunggu aturan resmi berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Kata dia, kebijakan dari pusat tersebut akan dijadikan pedoman dalam penyusunan dan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Informasi yang diberitakan tersebut belum diikuti dengan turunnya regulasi yang berlaku, seperti PP, Perpres, PMK atau Permendagri yang dapat dijadikan panduan dan rujukan pemerintah daerah dalam menuangkannya dalam struktur APBD yang kami susun dan kebijakan lainnya yang harus disesuaikan,” katanya.
Menurutnya, kepastian regulasi dinanti-nanti pemerintah daerah terlebih kondisi keuangan saat ini masih menghadapi tekanan. Salah satunya terkait kemampuan fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer ke daerah.
“Di tengah kondisi ekonomi daerah yang belum stabil dan semakin dikuranginya dana transfer ke daerah, tentu saja kami berharap bahwa gaji PPPK di daerah benar adanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” tuturnya.
Kepala Bidang Penyusunan Anggaran BPKAD Kabupaten Tangerang Aep Mulyadi mengatakan, pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi terkait informasi rencana pengambilalihan pembiayaan gaji PPPK oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan data terdapat 8.205 PPPK paruh waktu yang pembiayaannya gaj mencapai sekitar Rp251,76 miliar. Sementara, jumlah PPPK penuh waktu tercatat sebanyak 6.345 pegawai untuk gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) menyedot anggaran sebesar Rp566,21 miliar.
“Untuk gaji PPPK yang infonya mau ditarik ke pusat masih menunggu regulasi. Sampai saat ini belum ada informasi lanjutan. Total sampai Rp817 miliar dari daerah untuk gaji dan tunjangan PPPK. Sejauh ini kita masih sanggup,” katanya.(*)











