TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Kota Tangerang mencatatkan diri sebagai wilayah dengan tingkat inflasi paling rendah dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. Hingga Juni 2026, inflasi year-on-year (yoy) Kota Tangerang berada di angka 2,36 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, Mulyadi Widastomo menyampaikan, bahwa angka tersebut masih berada dalam rentang aman dan ideal.
“Rentang inflasi yang aman itu di angka 2,5 persen plus minus 1. Jadi, rentang 1,5 hingga 3,5 persen adalah angka ideal di mana daya beli masyarakat masih terjaga dan kenaikan harga tidak mengguncang stabilitas wilayah,” ujar Mulyadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menjelaskan, inflasi Kota Tangerang pada Juni 2026 mengalami perubahan arah setelah sempat mencatatkan deflasi pada April dan Mei. Kenaikan inflasi bulan Juni dipicu oleh sektor transportasi, menyusul penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax serta kelangkaan stok Pertalite di lapangan.
“Andil tertinggi inflasi ada pada bensin. Kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan Pertalite membuat masyarakat cukup kesulitan. Selain itu, kenaikan fuel surcharge tiket pesawat sebesar 50 persen juga turut mendongkrak komponen transportasi,” ungkapnya.
Menurut dia, jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Banten, Kota Tangerang menjadi yang paling stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata inflasi se-Provinsi Banten mencapai 2,93 persen. Di beberapa daerah lain di Provinsi Banten bahkan tercatat melampaui batas aman, seperti Kabupaten Pandeglang diangka 3,68 persen, Kota Serang, 3,5 persen, Kabupaten Lebak 3,47 persen, dan Kota Cilegon 3,4 persen.
Mulyadi membeberkan, setidaknya dua faktor utama yang membuat inflasi di Kota Tangerang tetap terkendali. diantaranya adnaya koordinasi yang sangat baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui langkah konkret seperti operasi pasar dan pemantauan harga secara berkala. Kemudian karakter masyarakat Kota Tangerang yang heterogen dan dinamis.
“Masyarakat kita cukup militan. Jika ada pelaku pasar yang mencoba ‘bermain’ harga, warga dengan cepat mencari alternatif lain atau tempat yang lebih murah. Informasi di sini mengalir sangat cepat, sehingga tidak mudah bagi oknum untuk memanipulasi harga,” jelasnya.
Meski angka inflasi diklaim masih dalam batas ideal, kata Mulyadi, pemerintah tidak boleh “terbuai”. Ia menyadari bahwa kenaikan harga tetap memberikan beban bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Disinggung data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan angka kemiskinan, Mulyadi menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa merilis data terbaru untuk level kota.
“Untuk TPT, data akan kita validasi melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus mendatang. Sementara untuk data kemiskinan, kami menggunakan metode Susenas dan Seruti yang rilis resminya dijadwalkan pada November. Jadi kita harus bersabar menunggu data yang benar-benar akurat,” pungkas Mulyadi.(*)
