SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Pemerintah Kota Serang terus berupaya memperluas jangkauan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) agar lebih banyak warga miskin bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menggandeng rumah sakit swasta sebagai mitra pelayanan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, dr. Ahmad Hasanuddin, mengatakan Jamkesda menjadi jaring pengaman bagi warga miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan dari BPJS, baik yang dikelola pusat maupun provinsi.
“Jamkesda ini untuk masyarakat miskin yang tidak punya jaminan kesehatan apa pun. Jadi kalau ada yang sakit dan tidak punya BPJS, bisa kami bantu lewat program ini,” ujar Ahmad, Senin 13 Oktober 2025.
Menurut Ahmad, untuk tahun 2025 Pemkot Serang menyiapkan anggaran sebesar Rp3 miliar, dengan sekitar Rp2 miliar di antaranya dialokasikan untuk RSUD Kota Serang. Namun, idealnya Dinas Kesehatan membutuhkan dana lebih besar agar cakupan layanan bisa diperluas.
“Idealnya tahun depan Rp5 sampai Rp7 miliar agar lebih banyak masyarakat bisa terbantu. Tapi karena ada efisiensi APBD sebesar Rp216 miliar, tahun depan belum bisa naik signifikan,” jelas Ahmad.
Efesiensi anggaran tersebut membuat kerja sama dengan rumah sakit swasta menjadi salah satu solusi realistis. Ahmad menyebut sudah ada pembahasan bersama Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Banten Barat untuk menjalin kolaborasi layanan Jamkesda.
“Kami ingin sinergi dengan rumah sakit swasta. Mereka siap membantu, asal mekanisme dan pembayarannya jelas. Harapannya, mulai tahun-tahun ke depan bisa semakin banyak RS swasta yang ikut terlibat,” katanya.
Ketua ARSSI Banten Barat sekaligus Direktur RS Budi Asih Serang, Tajus Ibrahim, menyatakan rumah sakit swasta tidak keberatan ikut membantu pemerintah menjalankan program Jamkesda, selama aturan dan anggaran dikelola secara transparan.
“Kami siap bekerja sama. Prinsipnya, pelayanan dulu, urusan biaya belakangan. Tapi harus ada kejelasan dana, jangan sampai anggaran habis sementara rumah sakit masih menanggung tagihan,” ujar Tajus.
Ia menegaskan, sejumlah rumah sakit swasta di Kota Serang bahkan sudah menjalankan sistem serupa lewat kerja sama dengan Baznas untuk membantu pasien kurang mampu.
“Kami terbiasa bantu pasien tidak mampu, asal benar-benar layak dibantu. Kalau darurat, langsung kami tangani tanpa lihat status administrasi,” tambahnya.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah dan rumah sakit swasta ini, diharapkan tidak ada lagi warga Kota Serang yang kesulitan berobat karena masalah biaya. “Yang penting transparansi dan tepat sasaran. Kalau Jamkesda bisa menyentuh yang benar-benar butuh, kami semua siap dukung,” tegas Tajus. (*)
