PANDEGLANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang Ade Muamar meminta agar kerjasama pembuangan sampah dari Tangerang Selatan (Tangsel) ke Kabupaten Pandeglang dikaji ulang. Pasalnya, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan lebih penting dari sekedar pendapatan daerah yang tidak begitu siginifikan ini.
“Selain kami banyak menampung keluhan dan penolakan kerja sama sampah ini dan memang harus ada kajian yang mendalam dan melibatkan beberapa kalangan, kami juga melihat dampak negatifnya lebih besar ketimbang positifnya,” kata Ade, kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Senin 28 Juli 2025.
Wakil Ketua Pengurus Cabang PMII Pandeglang Yolan Muzaki juga menolak kerjasama sampah dengan Tangsel ini. Karena, dia menilai persoalan pengelolaan sampah di Pandeglang masih belum optimal. Menurut mahasiswa, dalam sehari, sampah yang ditimbulkan dari masyarakat mencapai 550 ton. Namun Pemkab Pandeglang hanya mampu mengolah sampah sebanyak 100 ton.
“Pengelola sampah di Pandeglang belum maksimal, tapi kabupaten Pandeglang malah menampung sampah dari daerah lain,” ujarnya.
Menurutnya, ada kebuntuan pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kata dia, masih banyak potensi pendapatan dari sektor lain yang bisa dimanfaatkan oleh pemkab untuk meningkatkan PAD.
“Menaikan PAD masa dari sampah. Saat yang lain menolak, Pandeglang malah menerima, artinya Pandeglang dihina oleh daerah lain,” paparnya.
Yolan menyatakanx tiga tempat pembuangan akhir (TPA) di Pandeglang sudah tidak mampu menampung sampah. Jika menampung sampah dari luar, Pandeglang akan menjadi lautan sampah.
“Kami minta dibatalkan MoU ini kalau tidak Pandeglang ke depan akan menjadi lautan sampah,” tuturnya.
Rencana kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terkait penampungan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bangkonol juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga sekitar. Salah seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi TPA, Ence, menyatakan penolakannya terhadap rencana tersebut.
Menurutnya, penambahan sampah dari luar daerah berisiko besar terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu, ia menilai bahwa kebijakan ini terkesan terburu-buru dan tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Ia berharap ada proses sosialisasi yang terbuka, serta kajian komprehensif agar warga juga bisa menyampaikan pendapat dan ikut merumuskan solusi.
“Harapan saya sih dikaji ulang, jadi ada kajian buat masyarakat biar bisa ngasih argumen sedikit-sedikit lah, dan biar ada solusi buat kita,” ucapnya.(*)
Reporter : A Fadilah
