TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang, Arief Fuadi mengatakan, pemerintah daerah khususnya Pemkot Tangerang segera merealisasikan hasil belanja masalah dalam kegiatan susur sungai Kali Angke, belum lama ini. Terlebih Pemprov Banten segera memetakan dan melakukan kajian bersama terkait sumber permasalahan banjir tersebut.
Dengan begitu, pihak pemerintah, baik pusat, provinsi, dan kabupaten kota berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam upaya menuntaskan masalah banjir luapan air dari Kali Angke.
“Dengan demikian maka pemerintah sebagai pihak yang mengorkestrasi atau mengelola proses penyelesaian banjir ini dapat mempertahankan kepada publik apa rencana yang akan diimplementasikan. Berapa lama lagi masalah banjir bisa dituntaskan. Dengan demikian maka kemudian masyarakat memahami apa yang sedang diperjuangkan pemerintah,” ungkap Arief saat dihubungi, Minggu, 27 Juli 2025.
Dia menyampaikan, masalah banjir khususnya di jalur Kali angke menjadi salah satu sumber permasalahan banjir di wilayah timur Kota Tangerang. Pemerintah memang perlu memiliki peta jalan penanganan banjir dari hulu hingga ke hilir.
“Peta jalan tersebut sudah harus memuat analisa permasalahan di seluruh titik yang ada dari hulu ke hilir khususnya di wilayah Tangerang. Selanjutnya dari analisa titik permasalahan yang ada di petakan apa solusi yang perlu dilakukan di titik lokasi masing-masing wilayahnya,” ujar Arief.
“Apakah perlu membangun tandon atau embung sebagai insulasi. Instrumen kendali lelintas air begitu, penurapan normalisasi sungai penertiban atau mungkin penataannya jalur garis sempadan sungai,” sambungnya
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menuturkan, hasil kajian dan analisa di seluruh titik lokasi nantinya menjadi solusi yang perlu dirumuskan dan direalisasikan oleh pemerintah.
“Siapa penanggung jawab yang memiliki kewenangan atasnya. Sehingga kemudian masing-masing pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah pemerintah pusat, provinsi maupun kota dapat mengambil peran masing-masing dan juga dapat disepakati dan dirumuskan bersama timeline pelaksanaannya sebagai sebuah proyek bersama dengan.
target waktu yang jelas,” tandasnya.
Arief menegaskan, pihak terkait memahami fungsi dan peran masing-masing dan berkomitmen untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya untuk bisa menuntaskan masalah banjir.
“Banyak hal yang perlu dirumuskan bersama menjadi rencana aksi bersama, program bersama dan yang terpenting adalah memastikan bahwa rumusan ini bisa di monitoring secara berkelanjutan melalui melalui koordinasi
yang berkala. Sehingga kemudian kita memahami kemana arah penanganan banjir, bagaimana strateginya, upaya terobosan apa untuk mempercepat penyelesaian yang menjadi solusi,” paparnya.
Menurut dia, pemerintah lintas daerah, yakni dengan Provinsi Jakarta dan Jawa Barat juga perlu memasifkan koordinasi agar dapat menghasilkan penanganan banjir secara optimal.
“Saya kira komunikasi lintas daerah bisa dijalankan dengan baik terkait dengan peta jalan rencana ini, sehingga kita
punya harapan bagaimana banjir dapat dituntaskan,” pungkasnya.
Arief menambahkan, Fraksi PKS Kota Tangerang belum lama ini menyampaikan beberapa usulan penting dalam kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta, di antaranya terkait penanggulangan banjir di wilayah perbatasan Jakarta dan Kota Tangerang.
Pihaknya mengusulkan pembangunan Waduk Polor yang lahannya berada di wilayah Jakarta Barat. “Waduk ini juga diharapkan dapat menjadi infrastruktur strategis untuk mengendalikan limpahan air saat musim hujan dan mengurangi potensi banjir di daerah perbatasan,” tutupnya.(*)
