SERANG — Puluhan masa aksi dari DPC GMNI Serang melakukan aksi demontrasi di depan kantor DPRD Banten, KP3B, Kota Selengkapnya
Puluhan masa aksi dari DPC GMNI Serang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (10/6). Puluhan masa aksi tersebut menyoroti DPRD Banten yang terkesan tutup mata terhadap persoalan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan, dan Cilograng. Koordinator masa aksi, Dadang Surzana menilai, dibukanya dua RSUD tersebut dianggap sebagai media jual tawar untuk kepentingan pribadi segelintir orang.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ahmad Sururi meminta Gubernur Banten Andra Soni untuk mengevaluasi target yang dinilai masih samar-samar. Seperti sekolah gratis swasta di tingkat SMA sederajat yang merupakan program unggulan yang hingga saat ini belum ada dasar hukumnya.
Wakil Gubernur (Wagub) Banten, Achmad Dimyati Natakusumah menyoroti catatan-catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan pengadaan makanan dan minuman (mamin) di RSUD Cilograng dan Labuan yang segera kedaluwarsa.
Proses penerimaan calon pegawai di dua rumah sakit umum daerah di Banten, ditemukan banyak kecurangan. Banyak manipulasi data. Sebanyak 44 peserta tes diketahui ada ketidaksesuaian dokumen dalam mengikuti proses rekrutmen di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan, Pandeglang dan Cilograng Lebak.
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten mencatat sebanyak 5.655 warga yang mendaftar sebagai pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuan dan Cilograng tengah mengikuti tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT).
Pj Gubernur Banten menegaskan tiga RSUD milik Pemprov Banten, yakni RSUD Labuan, Kabupaten Pandeglang, RSUD Cilograng, dan RSUD Malingping Kabupaten Lebak akan segera beroperasi di 2025.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
