Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA/SMK negeri di Banten resmi dibuka pada Senin (16/6) kemarin. Namun pada pelaksanaan hari ke dua ini, Selasa (17/6) masih banyak orang tua siswa yang mengaku kebingungan dengan jalur masuk, syarat pendaftaran, hingga tahapan seleksi yang dianggap kurang tersosialisasi.
Orang tua siswa di Tangsel yang akan mendaftaran ankanya ke sekolah yang dituju, tak bisa mengakses website pendaftaran, karena server down.
Wali Kota Tangerang Sachrudin, kemarin sidak ke tempat penampungan sementara pedagang yang tak jauh dari Pasar Anyar.
Pemprov Banten tengah mempertimbangkan untuk memperpanjang program pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang akan habis pada 30 Juni 2025 mendatang. Gubernur Banten, Andra Soni mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat. Namun sayangnya banyak yang belum terlayani.
Puluhan ribu siswa lulusan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat di Banten tidak dapat menikmati program sekolah gratis di sekolah menengah atas (SMA) tahun ini. Karena, SMA negeri dan swasta tidak mampu menampung semua lulusan SMP.
Proses pengisian Pasar Anyar masih berlangsung. Sampai Senin (16/6) sudah 500 pedagang menerima kunci kios.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) sekolah negeri tahun ajaran 2025/2026 harus dengan transparan, berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dia meminta Kepala Dinas pendidikan dan Kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri dan SKh negeri dapat mengoptimalkan pelaksanaan SPMB tahun ini dengan jujur, adil, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Tangerang, mendapat apresiasi luas dari berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Teluknaga.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, telah menerima keluhan dari hotel terkait kondisi ekonomi yang menurun. Akibat adanya aturan larangan pejabat melaksanakan kegiatan di hotel. Imbasnya banyak karyawan hotel yang terpaksa harus dirumahkan. Karena pendapatan yang berkurang, membuat mereka tidak sanggup membayarkan gaji karyawannya.
Banyak aparat hukum (APH) yang mengawasi jalannya SPMB. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, KPK hingga ombudsman.
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
