Pengalihan PPPK ke Pusat Berpotensi Ringankan Beban APBD

Pengalihan PPPK ke Pusat Ringankan Beban APBD
Apel pagi di Puspemkot Tangerang. Foto Dhuyuf/Banten Ekspres

TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Rencana pemerintah pusat mengalihkan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh di bawah pemerintah pusat mendapat respons positif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan DPRD Kota Tangerang.

Kebijakan tersebut dinilai dapat memberikan kepastian kesejahteraan bagi para guru PPPK sekaligus meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selama ini turut membiayai kebutuhan pegawai daerah.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan, Pemkot Tangerang pada prinsipnya mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat selama bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Ya, mudah-mudahan yang terbaiklah buat semuanya. Yang penting kita sudah melakukan upaya-upaya sesuai aturan untuk meningkatkan semangat, yang paling penting itu semangat untuk melayani masyarakat,” ujar Sachrudin saat diwawancarai, Sabtu 26 September 2026.

Menurutnya, apabila kebijakan pengalihan tersebut dapat membantu meringankan beban APBD, Pemkot Tangerang juga akan mendorong pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Ya, kita dorong,” singkatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah pusat dalam melakukan penataan dan penguatan tata kelola PPPK.

Menurut Turidi, kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola kepegawaian, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pegawai PPPK.

“Ya kita mendukunglah langkah, semua langkah dari pemerintah pusat dalam hal perbaikan secara organisasi berkaitan dengan P3K. Apa pun yang diputusin oleh pemerintah, kami DPRD sangat mendukung,” kata Turidi.

Ia menilai pengalihan status tersebut merupakan langkah yang baik apabila dapat memberikan kepastian dan peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai PPPK.

“Itu adalah langkah terbaik untuk bisa memberikan kesejahteraan buat para pegawai P3K kita,” ujarnya.

Selain aspek kesejahteraan, Turidi melihat kebijakan tersebut berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan PPPK dapat diarahkan untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat lainnya.

“Ya salah satunya juga sangat menyambut baik, ini bisa lebih menghemat anggaran APBD dan bisa kita gunakan untuk keperluan lainnya,” ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana melakukan pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh sebagai bagian dari penguatan tata kelola guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (21/9). Proses pengalihan dijadwalkan mulai 1 Januari 2027.

Kebijakan itu disebut akan menyasar sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu. Selain itu, sekitar 6 ribu guru PPPK paruh waktu yang menjalankan tugas sebagai guru tetapi memiliki surat keputusan (SK) sebagai pelaksana juga masuk dalam rencana pengalihan tersebut.

Dengan skema tersebut, pemerintah pusat diharapkan dapat mengambil alih pembiayaan guru yang dialihkan menjadi PPPK penuh. Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini berpotensi mengurangi tekanan terhadap APBD, sekaligus membuka ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya. (*)

Pos terkait