SETU,BANTENEKSPRES.CO.ID – Sebanyak 14 pejabat eselon IIB di Kota Tangsel telah mengikuti wawancara untuk mengisi kekosongan 6 kursi jabatan eselon II. Mereka yang dipanggil saat ini juga menduduki jabatan eselon ii.
Pemanggilan tersebut dilakukan panitia seleksi (Pansel) lelang jabatan pejabat eselon II. Mereka dipanggil untuk mengikuti wawancara di Laboratorium CAT BKPSDM Kota Tangsel di Ruko Tol Boulevard No. E5-E6 BSD, Serpong pada 15 dan 16 Oktober 2025 lalu.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, ada 14 orang yang telah dilakukan pemanggilan oleh pansel. “14 orang yang dipanggil ini dalam rangka job fit, yakni untuk memilih kandidat yang paling tepat untuk sebuah posisi jabatan tertentu,” ujarnya kepada BANTENEKSPRES.CO.ID, Jumat, 23 Oktober 2025.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut menambahkan, saat ini untuk melakukan rotasi atau menempatkan seseorang pada jabatan tertentu tidak seperti dahulu dan peraturannya sudah berubah.
“Makanya saya masih menunggu persetujuan teknis dari BKN untuk melakukan rotasi dan mutasi,” tambahnya.
Menurutnya, pihaknya tidak tidak bisa buru-buru melakukan rotasi jabatan karena ingin betul-betul mencari orang yang tepat pada jabatan yang tepat dan pada tempat yang tepat.
“Saya bagi paling tidak ada 3 tahap sekarang, nanti akan ada open bidding bagi eselon 2 yang kosong pada November. Lalu setelah itu akan ada lagi kalau mutasi sisanya dan tahun ini selesai semua,” tuturnya.
Diketahui, sudah sejak lama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Tangsel tidak memiliki pemimpin. Setidaknya ada 6 kursi jabatan kepala OPD eselon IIb yang kosong.
Kursi jabatan yang kosong adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perpustakaan dan Kearsiapan (DPK), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Kemudian Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kepala Dispora Kota Tangsel. Kekosangan tersebut disebabkan oleh berbagai penyebab, mulai dari pensiun, meninggal dan terjerat kasus korupsi. Keenam OPD tersebut kini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). (*)
