SERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni mengakui adanya efısiensi pada anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebesar Rp19 miliar pada APBD 2025.
Meski begitu, pemangkasan tersebut tidak mengurangi standar Universal Health Coverage (UHC) di Banten. Hal itu lantaran pemenuhan bantuan PBI telah diampu oleh kabupaten kota yang ada di Banten.
“Selama ini kan kita melakukan pembayaran yang paling optimal dilakukan oleh Provinsi Banten, dalam perjalanannya semangat tanggung rentengnya harus kita kembangkan. Sehingga semua kabupaten kota harus punya andil untuk memenuhi target-target UHC nya bisa terjaga,” katanya saat ditemui di Alun-alun Barat Kota Serang, Kamis 18 September 2025.
Andra juga memastikan bahwa beberapa daerah yang memiliki anggaran fiskal cukup kuat telah menambah bantuan untuk PBI bagi masyarakat miskin pada perubahan APBD 2025, seperti di Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
“Sebagai perwakilan pemerintah pusat di Banten, kami ikut mengevaluasi perubahan APBD dari masing-masing kabupaten kota, dan kami pastikan mereka telah melakukan mengcover PBI sesuai perundang-undangan,” ungkapnya.
Menurutnya, beberapa daerah yang memiliki anggaran fiskal tersebut tidak bisa mengandalkan bantuan dari Pemprov Banten sepenuhnya, khususnya untuk mengcover penerima PBI BPJS kesehatan.
“Ini masalah konsep tanggung renteng, kan ada 8 kabupaten kota, masyarakatnya ada di 8 kabupaten kota, gak bisa dong daerah yang punya anggaran fiskal kuat menyerahkan ke provinsi, sehingga mereka harus meningkatkan bantuan iuran atau yang kapernya,” jelasnya.
Sehingga kata mantan Ketua DPRD Banten, pemangkasan anggaran untuk PBI BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemprov Banten tidak akan berdampak pada nilai standar UHC. Sebaliknya pemenuhan bantuan PBI harus dilakukan secara bersama-sama baik oleh Pemprov, maupun kabupaten kota di Banten.
“PBI ini gotong royong, 12,4 juta warga Banten kan gak mungkin dikaper oleh Pemprov sendirian kan harus sama-sama,” paparnya. (*)
Reporter: Syurojul Umam
