Sebab dalam ketentuan yang tersedia hanya mensyaratkan KK sebagai bukti domisili. Kebingungan itu membuatnya harus bolak-balik ke sekolah untuk mencari kejelasan.
“Dulu kan namanya zonasi. Sekarang diganti dengan domisili. Bingungnya di domisili karena kan sebenarnya sesuai dengan tempat tinggal, sedangkan kartu keluarga beda dengan tempat tinggal asli gitu,” ujar Layla kepada wartawan.
Ditambah lagi, menurutnya, sistem SPMB yang sepenuhnya dilakukan secara online justru membuat sebagian orang tua kebingungan, terutama terkait petunjuk dan informasi mengenai tata cara pendaftaran yang dinilai kurang jelas dan membingungkan.
Berdasarkan ketentuan dalam sistem SPMB 2025, peserta hanya diperbolehkan memilih satu sekolah negeri sebagai pilihan utama. Sementara untuk pilihan kedua, diwajibkan memilih sekolah swasta yang telah bekerjasama dengan pemerintah. Namun Layla mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait pilihan sekolah swasta dalam sistem SPMB.
