Lukman memberikan contoh, ada lulusan Madrasah Tsanawiyah (MTs) tidak bisa mendaftar di aplikasi karena mata pelajaran beda dengan SMP, tapi itu sudah beres semua,” katanya usai rapat bersama Komisi V DPRD Banten, Selasa (17/6).
“Saat mereka mengadu, alhamdulillah itu sudah beres ketika mereka datang mendaftar langsung ke sekolah,” ujarnya.
Dikatakan Lukman, pihaknya juga bekerjasama dengan DPRD Banten untuk mengawasi pelaksanaan program SPMB bersama ini. Hal ini dilakukan agar proses SPMB berjalan lancar, dan sesuai dengan visi misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.
“Makanya ini rapat bersama DPRD yang berfungsi sebagai kontrol dalam pelaksanaan program,” terangnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menghadirkan pos pengaduan di kantor Dindikbud Banten, termasuk pos pengaduan yang ada di masing-masing sekolah, dan Kantor Cabang Dinas (KCD). Pos tersebut hadir untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan oleh masyarakat ketika mendaftar SPMB.
