Tak hanya itu, kata Dadang, pihaknya juga menyoroti agenda peresmian RSUD Cilograng dan Labuan yang menggunakan anggaran sangat fantastis sebesar Rp1,8 miliar. Padahal Presiden RI terus menggelorakan efisiensi anggaran. “Dalam hal ini kami sangat menyanyangkan apa yang sebelumnya kami sampaikan tidak segera ditanggapi,” jelasnya.
Maka dari itu, pihaknya menuntut beberapa poin. Pertama periksa dan audit pengadaan makan dan minum Pada Pagu Anggaran APBD Tahun 2024, meminta DPRD Provinsi Banten untuk menggunakan hak interpelasi untuk segera menyelesaikan karut marut rekrutment RSUD Cilograng, dan Labuan, dan tinjau kembali dan batalkan hasil pengumuman serta lakukan rekrutmen ulang.
“Kemudian kami juga menuntut agar prioritaskan tenaga kerja lokal Banten, periksa segera BKD dan kepala dinkes yang diduga terindikasi melakukan praktik KKN,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Barhum mengatakan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan dan laporan dari organisasi masyarakat.
