Lebih lanjut, Sigit menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran ini juga akan memutus mata rantai ekonomi antara industri perhotelan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Selama ini, sektor perhotelan turut menggerakkan perekonomian lokal, terutama dalam penyediaan konsumsi, cendera mata, serta jasa transportasi bagi tamu hotel,” jelasnya.
Dengan kondisi ini, pelaku industri perhotelan berharap agar ada kebijakan yang lebih fleksibel sehingga sektor ini dapat bertahan dan terus berkembang di tengah tantangan efisiensi anggaran pemerintah.
“Semoga ada solusi terbaik bagi kami, agar kebijakan adanya efisiensi anggaran tidak membebani pelaku usaha dan tidak justru menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha perhotelan dan restoran,” tutup Pengurus PHRI Lebak.
Dody Irawan, Kepala Bapenda Lebak menyatakan, efisiensi anggaran ini juga berimbas pada kunjugan ke hotel, restauran dan tempat wisata.
