TANGERANG, BANTENEKSPRES.CO.ID – DPRD Kota Tangerang mendorong perluasan jangkauan layanan transportasi publik, khususnya angkutan Si Benteng, agar semakin mudah diakses masyarakat. Upaya tersebut menjadi salah satu poin yang didorong melalui penyusunan peraturan daerah (perda) inisiatif DPRD tentang transportasi.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Hendra Gunawan mengatakan, regulasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi aturan administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik dari sisi akses transportasi maupun peningkatan pelayanan publik.
Menurutnya, pengelolaan transportasi di Kota Tangerang perlu disinergikan dengan keberadaan badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk PT Tangerang Nusantara Global (TNG) yang mengelola layanan transportasi seperti Si Benteng.
“Jadi, perda yang kita buat ini benar-benar bisa membantu masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya bisa bersinergi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung,” ujarnya.
Hendra menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian adalah jangkauan rute transportasi publik yang belum merata di seluruh wilayah Kota Tangerang. Karena itu, DPRD telah mengusulkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) agar sejumlah ruas jalan dapat dipertimbangkan untuk dilalui angkutan Si Benteng.
Salah satu wilayah yang diusulkan adalah Ujung Jaya. Perluasan rute tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif transportasi bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan Si Benteng.
Namun, ia menegaskan, penambahan rute harus didasarkan pada kajian teknis. Kondisi dan lebar jalan, kelancaran lalu lintas, hingga potensi kemacetan perlu diperhitungkan sebelum rute baru diterapkan.
“Kita lihat dulu kondisi jalannya, berapa lebarnya, kemudian apakah akan mengganggu atau menimbulkan kemacetan ketika ada kendaraan yang melintas di sana,” jelasnya.
Terkait kebutuhan penambahan armada, Hendra menilai jumlah kendaraan yang tersedia saat ini masih mencukupi. Menurutnya, optimalisasi layanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan efektivitas operasional, termasuk pengembangan rute ke kawasan yang belum terlayani.
Selain perluasan jangkauan, Hendra juga menyoroti akses transportasi gratis bagi pelajar. Ia berharap layanan tersebut dapat dikembangkan agar semakin banyak pelajar yang memperoleh kemudahan dalam mobilitas sehari-hari.
Ia mencontohkan layanan bus sekolah berwarna kuning yang pernah beroperasi secara gratis. Menurutnya, konsep serupa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan transportasi publik di Kota Tangerang.
Di sisi lain, Hendra menilai pengelolaan transportasi oleh PT TNG memiliki tantangan tersendiri. Sebagai penyedia layanan publik, perusahaan dituntut menghadirkan transportasi yang terjangkau dan berkualitas, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
“PT TNG ini dilematis. Di satu sisi harus memberikan pelayanan yang murah dan bagus kepada masyarakat, tetapi di sisi lain juga dituntut mencari keuntungan. Mudah-mudahan bisa berkolaborasi agar transportasi ini berjalan dengan baik,” katanya.
Tidak hanya transportasi, Bapemperda DPRD Kota Tangerang juga mendorong agar pengelolaan BUMD dapat bersinergi dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sinergi tersebut diharapkan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan meningkatkan daya saing.
Hendra menambahkan, salah satu perda inisiatif lainnya berkaitan dengan penataan toko swalayan dan toko modern agar keberadaannya tidak mematikan usaha UMKM. Melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang lebih seimbang bagi pelaku usaha lokal.
Ia berharap, penyusunan sejumlah perda inisiatif DPRD yang ditargetkan rampung tahun ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pelayanan publik sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat Kota Tangerang. (*)
