JAKARTA, BANTENEKSPRES.CO.ID – DPR menyetujui Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, sehingga pergantian pimpinan Polri bergulir. Persetujuan itu diambil pada Kamis 1 Oktober 2026, setelah uji kelayakan di Senayan.
Komisi III menyepakati pencalonan itu secara aklamasi, karena seluruh fraksi menyatakan setuju. Paripurna mengesahkan Alumnus Akpol 94, Komjen Suyudi Ario Seto, sehingga palu diketuk Ketua DPR Puan Maharani.
Presiden Prabowo mengusulkan nama itu lewat Surpres, yang diterima DPR pada 30 September. Publik Banten mengenal Komjen Suyudi Ario Seto, karena ia pernah memimpin Polda Banten. Suyudi meneruskan jejak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebelum menjadi Kapolri, Sigit pernah menjabat sebagai Kapolda Banten.
Ada tiga mantan Kapolda Banten yang kemudian menjadi Kapolri. Polda Banten baru berdiri pada Januari 2004.
Jenderal Badrodin Haiti menjabat Kapolda Banten dari 28 Januari 2005 sampai 10 Desember 2005, masih berpangkat kombes saat itu. Ia kemudian menjadi Kapolri (2015-2016).
Jenderal Timur Pradopo, ia menggantikan Badrodin dan memimpin Polda Banten lebih dari tiga tahun, dilantik oleh Presiden SBY menjadi Kapolri pada 2010-2013. Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menjabat Kapolda Banten dari 5 Oktober 2016 hingga 13 Agustus 2018. Ia dilantik sebagai Kapolri pada Januari 2021.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menjelaskan pimpinan sudah berkonsultasi dengan para kapoksi, sehingga persetujuan langsung diberikan. Ia menyebut Ketua MKD dan pimpinan DPR sepakat, karena paripurna segera digelar.
Komisi III ingin mendengar visi calon Kapolri, yang dipaparkan dalam uji kelayakan singkat. Calon itu menawarkan visi Polisi Bersama Masyarakat, yang menekankan pembenahan layanan publik.
Puan menyebut Kapolri terpilih akan dilantik Presiden usai Zuhur, setelah anggota dewan setuju. Rapat itu dihadiri 383 anggota dewan, sehingga pengesahan berlangsung cepat dan lancar.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebelumnya memimpin Polda Banten sejak Oktober 2016, ketika berpangkat brigadir jenderal. Ia bertugas sekitar dua tahun, lalu melanjutkan karier hingga menjadi Kapolri.
Kapolri waktu itu, Jenderal Tito Karnavian menilai situasi Banten tenang, selama Listyo Sigit memimpin kepolisian daerah itu. Penilaian itu penting, sebab Banten memiliki karakter sosial yang khas dan beragam.
Jejak itu terulang pada Komjen Suyudi Ario Seto, yang pernah memimpin Polda Banten. Ia bertugas di Banten sejak 2024, sebelum dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional.
Dua perwira itu menunjukkan Banten bisa jadi batu loncatan, jika kepemimpinan dijalankan baik. Publik berharap capaian itu menjadi teladan, yang mendorong profesionalisme seluruh jajaran Polri.
Visi Polisi Bersama Masyarakat menuntut kehadiran di lapangan, tetapi bukan sekadar seremoni. Layanan yang cepat dan ramah akan menumbuhkan kepercayaan, karena warga merasakan manfaat langsung.
Warga membutuhkan layanan pengaduan yang mudah, sehingga laporan dapat segera ditindaklanjuti. Kanal digital resmi perlu diperkuat, meskipun layanan tatap muka tetap harus dipertahankan.
Pembenahan pelayanan publik juga mencakup transparansi biaya, sehingga warga tidak ragu mengurus layanan. Petugas perlu bersikap santun dan tegas, karena citra polisi dinilai dari pengalaman sehari-hari.
Pimpinan Polri perlu memantau kualitas layanan secara berkala, yang hasilnya dapat diakses publik. Langkah sederhana itu terlihat kecil, tetapi dampaknya besar bagi kepercayaan masyarakat.
Komjen Suyudi Ario Seto mengenal Banten, sehingga punya modal merangkul tokoh daerah. Pengalaman itu membantu menjaga komunikasi, karena Banten kaya tokoh agama dan tokoh adat.
Listyo Sigit pernah menggagas Tapak Karuhun Banten, yang mempertemukan perguruan pencak silat se-Banten. Acara itu membangkitkan banyak perguruan kecil, sehingga budaya lokal ikut terangkat.
Pendekatan kultural semacam itu patut dilanjutkan, karena stabilitas daerah bertumpu pada kepercayaan. Dialog rutin dengan ulama dapat meredam isu sensitif, sebelum berkembang menjadi gesekan sosial.
Polri perlu melibatkan tokoh pemuda, karena generasi muda sangat aktif di ruang digital. Kolaborasi lintas kelompok seperti itu menjaga ketertiban, tanpa harus mengandalkan pendekatan represif.
Program prioritas mencakup narkotika dan judi daring, serta penipuan digital dan kejahatan siber. Keempat isu itu menyentuh kehidupan warga, sehingga penanganannya tidak boleh setengah hati.
Pengalaman memimpin Badan Narkotika Nasional menjadi bekal penting, karena peredaran narkoba terus berubah. Sinergi dengan aparat daerah perlu diperkuat, meskipun tantangan di lapangan tidak ringan.
Publik menanti Komjen Suyudi Ario Seto, yang menyiapkan program melawan kejahatan siber. Penegakan hukum yang tegas perlu berjalan transparan, karena korban penipuan digital terus bermunculan.
Edukasi literasi digital juga penting, karena pencegahan lebih murah daripada penindakan. Kampanye itu dapat menjangkau sekolah dan kampung, sehingga warga waspada terhadap modus kejahatan.
Pengawasan internal menjadi kunci pemulihan citra, karena kepercayaan publik mudah runtuh. Pengawasan internal masuk program calon Kapolri, serta pembenahan sumber daya manusia.
Rekrutmen dan pendidikan perlu transparan, karena kualitas polisi lahir dari proses yang bersih. Promosi jabatan harus berbasis prestasi, sehingga personel berprestasi merasa dihargai dan termotivasi.
Kesejahteraan personel di daerah perlu diperhatikan, karena beban tugas mereka sangat besar. Personel yang sejahtera cenderung melayani lebih baik, meskipun pengawasan tetap harus berjalan.
Sanksi tegas bagi pelanggar harus ditegakkan, supaya budaya disiplin tumbuh di seluruh jajaran. Pembenahan itu perlu konsisten, sehingga Polri diharapkan semakin dipercaya masyarakat luas. (*)
