RANGKASBITUNG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak menggelar forum konsultasi publik bersama pemangku kepentingan dalam rangka peninjauan standar pelayanan publik dan peluncuran sistem informasi berbasis website Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online sileuitkpulebak.id pada KPU Kabupaten Lebak, bertempat di kantor KPU Lebak, Kamis 16 Juli 2026.
Dewi Hartini, ketu KPU Lebak dalam sambutannya mengatakan, peluncuran website Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online sileuitkpulebak.id pada KPU Kabupaten Lebak ini dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1870/ORT.08-SD/01/2026 tentang
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri KPU Tahun 2026, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2025
tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
Menurut Dewi, pelayanan publik yang prima, transparan, dan akuntabel merupakan pilar utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Seiring dengan tuntutan reformasi
birokrasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, kata Dewi, setiap instansi dituntut untuk terus berinovasi guna memangkas jalur birokrasi yang panjang dan menghadirkan layanan yang lebih mudah diakses.
“KPU Kabupaten Lebak berkomitmen penuh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu
langkah strategis yang diambil adalah dengan melakukan peninjauan kembali secara berkala terhadap Standar Pelayanan Publik yang berlaku,” kata Dewi.
Lanjut dia, peninjauan ini penting untuk memastikan bahwa maklumat pelayanan dan prosedur yang ada tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan (stakeholders).
“Sebagai wujud konkret dari digitalisasi pelayanan, KPU Kabupaten Lebak juga melakukan terobosan dengan menghadirkan inovasi berupa Sistem Informasi Berbasis Website Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Online melalui situs resmi sileuitkpulebak.id,” papar Dewi.
Sistem ini, kata Dewi, dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan informasi dan administrasi kepemiluan ke dalam satu platform digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, agar standar pelayanan yang baru serta sistem online ini dapat berjalan
optimal, tepat sasaran, dan akseptabel, diperlukan masukan, saran, dan sinergi dari berbagai pihak.
“Seperti masih banyaknya daerah blank spot di Lebak, ini salah satu pembahan kita dengan pemerintah, bagaimana solusinya kedepan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menyelaraskan harapan publik dengan
kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Lebak,” papar Dewi.(*)
Reporter : A Fadilah
