SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni memaparkan beberapa capaian program yang tengah berjalan selama satu tahun sejak ia ditetapkan sebagai orang nomor satu di Banten.
Program itu disebutkan dalam acara diskusi Refleksi Satu Tahun Gubernur Banten di kampus Untirta, Kabupaten Serang, Kamis 29 Januari 2026.
Turut hadir Rektor Untirta Prof Fatah Sulaiman, Dekan Fisip Untirta Leo Agustino, dan sejumlah pembicara, dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
Andra mengatakan, sejumlah program terus dijalankan sejak ia menjadi Gubernur Banten bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, program tersebut merupakan realisasi dari janji politik saat masa kampanye dalam Pilgub Banten.
Salah satunya, yakni program sekolah gratis tahun ajaran 2025/2026 telah menjangkau 65 ribu satuan pendidikan SMA/SMK/SKh di Provinsi Banten.
“Alhamdulillah sebanyak 2.600 anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan gratis di SKh swasta,” katanya.
Janji berikutnya, yaitu program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) yang telah menyentuh jalan desa sebanyak 61 titik jalan poros desa.
“Sampai saat ini kami belum mendapat jumlah dan luas jalan desa keseluruhan, tapi program ini berjalan dengan basis pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengaku, program Bang Andra ini berbeda dengan program pembangunan jalan di Kampung yang dikelola oleh Dinas Perkim Provinsi Banten, program ini pun telah dibangun dengan jumlah sebanyak 445 kilometer jalan lingkungan.
“Program yang eksisting saat ini adalah jalan lingkungan, tapi ini berbeda konsep dengan program jalan poros desa,” jelasnya.
Tak hanya itu, di bidang transportasi, Andra mengaju telah melaunching Trans Banten. Transportasi ini dilaunching dan mulai beroperasi pada Sabtu, 4 Oktober tahun lalu.
“Namanya Trans Banten, kami mencoba membangun sebuah konektifitas transportasi masal. Alhamdulillah seribu lebih masyarakat setiap harinya telah memanfaatkan program yang telah kita janjikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga telah kenerapkan manajemen talenta dalam tata kelola pemerintahan sejak 2025 lalu. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam meritokrasi yang baik.
“Tentu setiap upaya ada tantangan, tapi di setiap tantangan selalu ada peluang,” jelasnya. (*)
