SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID — Komisi II DPR RI menyoroti terkait perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yakni Bank Banten.
Dalam kunjungannya Komisi II DPR RI menekankan agar Bank daerah berperan sebagai akselerator dalam pembangunan ekonomi di Banten.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima usai kunjungan kerja di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu 28 Januari 2026. Turut hadir Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, dan Direktur Utama Bank Banten Muhammad Bustami.
“Kita harapkan instrumen bank daerah, termasuk Bank Banten, menjadi akselerator pembangunan ekonomi di masing-masing daerah,” katanya.
Ia meminta agar kontribusi Bank Banten tidak hanya sebatas penerimaan dividen dan pajak, melainkan juga memperkuat desentralisasi fiskal, bagaimana arus uang di daerah bisa dikelola oleh Bank Banten.
“Berapa uang yang ditarik Bank Banten dari Bank nasional, kita harapkan size untuk Bank Banten harus semakin bagus, baik, dan besar,” ungkapnya.
Aria Bima juga menanggapi terkait lima daerah yang belum menyerahkan pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Bank Banten. Ia menekankan agar bank daerah ini terus meningkatkan profesionalitas, akuntabilitas, serta transparansi untuk meningkatkan kepercayaan pemerintah daerah yang ada di Banten.
“Saya percaya, namanya juga Bank Banten, maka pemda-pemda di Banten harus bersatu memperkuat sistem keuangan daerah melalui bank daerah. Profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi harus terus ditingkatkan agar kepercayaan tumbuh,” tuturnya.
Ia mengaku, transfer daerah akan terus mengalami tekanan efisiensi dalam beberapa tahun ke depan, maka penerimaan daerah harus terus ditingkatkan khusunya melalui BUMD.
“Sebelumnya Bank Jabar (BJB-red) sudah eksis lebih dulu di Banten, dan untuk bersaing ini tidak mudah. Maka kita harapkan penerimaan meningkatkan dari BUMD di masing-masing daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusumah mengatakan, kehadiran Komisi II DPR RI diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan antar bank daerah, termasuk mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum bergabung agar segera menjadi bagian dari penguatan Bank Banten.
“Dengan kunjungan ini kita ada problematika dengan bank daerah lainnya bisa dipadukan, bisa diinterkoneksikan, termasuk pada daerah kabupaten kota yang belum komisi II bisa membantu bergabung,” katanya.
“Bank daerah adalah identitas dan kebanggaan masyarakat Banten. Bank ini harus eksis, maju, dan tentu harus untung,” tambahnya.
Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami mengatakan, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi manajemen untuk menyampaikan perkembangan kinerja dan rencana bisnis ke depan.
“Bank Pembangunan Daerah adalah motor penggerak ekonomi daerah, salah satunya melalui pengelolaan kas daerah. RKUD bagi kami adalah harga mati karena bukan hanya bernilai bisnis, tetapi juga pengakuan dari pemerintah daerah,” katanya.
Bustami mengaku pengelolaan RKUD telah memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Bank Banten. Dengan baru dua RKUD yang dikelola, potensi pengembangan kredit konsumsi sudah terlihat besar.
Sementara itu, Komisaris Utaman Bank Banten Hoiruddin Hasibuan menyampaikan terkait kemungkinan duduk bersama dengan Bank BJB untuk membahas daerah-daerah yang belum bergabung, bahkan komunikasi telah berjalan dan membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan.
“Terakhir kami sudah menerima surat dari Bank BJB untuk memulai pembicaraan kerja sama. Ini sangat terbuka dan tidak mencederai kerja sama KUB kami dengan Bank Jatim,” paparnya. (*)
