SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Warga Bojonegara-Puloampel menagih janji Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan yang akan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dengan Gubernur Banten dalam kurun waktu 2×24 jam saat aksi pada 17 November 2025.
Koordinator Lapangan Aksi Damai Gerakan Masyarakat Bojonegara-Puloampel Bersatu (GMBPB), Fahmi Adam mengaku kecewa atas janji yang dilontarkan Sekda Banten saat menemui massa aksi beberapa waktu lalu.
Pada saat itu Deden berjanji akan mempertemukan masyarakat dengan Gubernur Banten Andra Soni dalam waktu 2×24 jam pasca aksi damai. Namun sayangnya hingga saat ini janji tersebut diingari.
“Kami menghormati komitmen yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Banten bahwa Gubernur Banten akan dihadirkan dalam waktu 2×24 jam. Namun, sampai saat ini, janji tersebut tidak diwujudkan. Bahkan, yang terjadi adalah tidak ada respons baik dari mereka, seolah-olah kami dikebiri tanpa adanya komunikasi atau tindak lanjut,” katanya, Kamis 27 November 2025.
Alih-alih menepati janji, Setda Provinsi Banten justru hadir sebagai narasumber dalam acara dengar pendapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan KEPGUB Banten No. 567 Tahun 2025 tentang penetapan pembatasan jam operasional dan jalur lalu lintas untuk kendaraan angkutan tambang mineral bukan dan batuan di wilayah Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Setda Kabupaten Serang, bertempat di Aula Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, pada Rabu 26 November 2025.
“Kami datang untuk berhadapan langsung dengan pemegang kebijakan tertinggi, bukan untuk menghadiri dialog normatif yang tidak menjanjikan kepastian. Ini adalah bentuk pengkerdilan terhadap aspirasi dan perjuangan seluruh masyarakat Bojonegara-Puloampel,” ungkapnya.
Fahmi menegaskan tuntutan dan sikap selanjutnya dari Gerakan Masyarakat Bojonegara Puloampel Bersatu adalah mendesak Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Sekda, untuk segera memberikan penjelasan resmi mengenai alasan ingkar janji tersebut. Serta menuntut Gubernur Banten untuk segera turun tangan dan memimpin dialog terbuka guna menemukan solusi terbaik atas polemik di Bojonegara dan Puloampel.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada itikad baik dan respons yang jelas dari Pemerintah Provinsi Banten, maka kami akan mengambil langkah-langkah taktis dan strategis lebih lanjut untuk memastikan suara dan tuntutan rakyat didengarkan dan dipenuhi dengan kongkrit,” tegasnya. (*)
Reporter: Syirojul Umam
