MAUK,BANTENEKSPRES.CO.ID – Pendistribusian Bantuan Pangan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng kepada 584 Kepala Keluarga (KK) Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, berjalan dengan sistem verifikasi dokumen yang ketat.
Pelaksanaan yang dipusatkan di Gudang Lurah Umam, Kampung Pecinan, RT 04 RW 02, ini menekankan prinsip ketepatan sasaran, mengingat data PBP sepenuhnya bersumber dari Bulog.
Mewakili Kepala Desa Ketapang A Khatibul Umam, Pegawai Desa bernama A Manarul Fiqri menyampaikan, pegawai desa bersama petugas dari Bulog bertindak sebagai pelaksana lapangan.
Pihaknya bertugas memastikan setiap PBP menerima paket lengkap, yang terdiri dari beras berlogo Badan Pangan Nasional dan minyak goreng merk MinyaKita.
“Data penerima adalah mutlak dari Bulog. Peran kami di lapangan adalah memastikan bantuan yang sudah disiapkan, berupa dua karung beras berisi 20 kilogram dan empat kemasan minyak goreng berisi 4 liter, sampai ke tangan yang berhak,” ujarnya, di lokasi.
A Manarul Fiqri menyampaikan lagi, untuk mengantisipasi penyelewengan dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke PBP yang terdaftar, sistem pengambilan memberlakukan syarat dokumen yang berlapis.
Ia memaparkan, Penerima Normal, wajib membawa surat undangan PBP 2025 dan KTP asli. Perwakilan, diwajibkan membawa KTP asli yang mewakili dan KTP PBP yang diwakili, baik untuk perwakilan dari KK yang sama atau berbeda. PBP Pengganti, wajib menunjukkan KTP asli PBP pengganti yang sudah terdaftar.
Ketatnya verifikasi ini dirasakan penting terutama saat melayani penerima jompo, seperti kasus Surani (88) dari Kampung Belencong, yang pengambilan bantuannya diwakili oleh cucunya, Sri Nengsih (47).
Sri Nengsih, setelah berhasil melewati proses verifikasi dengan dokumen lengkap, menyampaikan rasa terima kasihnya.
“Prosesnya memang harus teliti, tapi ini bagus agar bantuannya tidak salah orang. Alhamdulillah, bantuan untuk nenek saya sudah diterima,” imbuhnya.
Pendistribusian ini menjadi contoh sinergi antara Bulog dan pemerintah desa dalam menjalankan program Bantuan Pangan Nasional. (*)
