BANTENEKSPRES.CO.ID, KOTA TANGERANG–Gubernur Banten Andra Soni menilai dapur untuk mengolah makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tangerang dalam kondisi baik. Hal itu ia sampaikan usai melihat langsung kondisi Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur penyedia MBG di Karang Sari, Neglasari, Kota Tangerang.
Dalam kunjungannya itu, Gubernur Banten didampingi Wali Kota Tangerang Sachrudin, dan Wakil Wali Kota Maryono Hasan. Kunjungan dilanjutkan meninjau SMAN 14 Kota Tangerang, Kamis (2/10), untuk memastikan program MBG berjalan baik.
Menurutnya, pelaksanaan MBG di Kota Tangerang telah sesuai standar dan mendapat respon positif dari para siswa. “Dari yang sudah dilihat dan ditemui semuanya sudah sesuai standar, pengawasan dan pengecekan dilakukan baik dinkes, BGN hingga pihak sekolah,” ungkapnya.
“Respon anak-anak juga baik, meskipun ada beberapa makanan atau buah yang tidak dimakan karena kurang suka. Tetapi inilah pembiasaan, dan ini perlunya skema menu yang berbeda sehingga anak-anak bisa mencoba berbagai menu bergizi,” lanjutnya.
Selain sekolah, Gubernur juga meninjau SPPG Karang Sari di Kecamatan Neglasari sebagai salah satu dari 13 dapur MBG yang beroperasi di Kota Tangerang. Ia menegaskan pentingnya kualitas SPPG agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan sehat.
“Tadi melihat juga ke dalam didampingi oleh ibu dinkes provinsi kondisinya baik, sesuai dengan prosedur yang ada. Saya terus mendorong agar setiap wilayah, setiap daerah kabupaten kota, memastikan SPPG yang ada untuk tersertifikasi SLHS. Ini semua upaya kita untuk menjamin apa yang kita berikan kepada anak-anak terjamin kualitas dan kesehatannya,” tegas Andra Soni.
Wali Kota Tangerang Sachrudin memastikan Pemkot Tangerang siap mendukung penuh program nasional ini dengan pengawasan ketat terhadap dapur penyedia MBG. “Ini komitmen pemerintah daerah berkolaborasi dengan provinsi dalam mendukung program Presiden RI. Sebagaimana disampaikan Pak Gubernur, banyak sekali dampak baik dari program MBG, baik untuk peningkatan gizi dan kesehatan anak-anak, maupun untuk perekonomian karena membuka lapangan kerja baru,” kata Sachrudin.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pihaknya bersama jajaran dinkes kabupaten kota di wilayah Banten telah melakukan inspeksi terkait kesehatan dibsetiap lingkungan dapur SPPG.
Dia juga memastikan kondisi dapur dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan makanan dalam kondisi higienis. “Kami sudah melakukan inspeksi kesehatan terhadap seluruh SPPG yang ada di Banten,” kata Ati. Meski demikian, dari 162 SPPG di Banten, baru 6 yang sudah memiliki SLHS. Sisanya tengah dalam proses pengurusan.
“Baru 6 dari 162 SPPG di provinsi yang sudah memiliki SLHS. Sisanya sedang berproses SLHS,” ujarnya. Menurut Ati, apabila kelengkapan persyaratannya untuk penerbitan SLHS telah dipenuhi, maka proses peneribitannya bisa dilakukan dalam waktu sehari. “Kalau lengkap semua persyaratannya bisa sehari selesai,” ungkapnya. (adv)
