CIPUTAT,BANTENEKSPRES.CO.ID – Penggunaan APBD Kota Tangsel 2025 saat ini memasuki triwulan keempat. Namun, sampai 1 Oktober 2025 serapan penggunaan APBD di kota termuda di Provinsi Banten tersebut masih rendah.
Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, APBD Kota Tangsel tahun ini APBD Tangsel sebesar Rp4,8 triliun. Namun, hingga awal Oktober 2025 serapan penggunaan APBD masih terbilang kecil.
“Realisasi belanja APBD Tangsel baru 50,04 persen untuk transaksi fisik dan keuangan sudah 74 persen dan ini akan kita dorong secepatnya. Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah sudah 70 persen,” ujarnya kepada wartawan seusai memimpin rapat pimpinan (Rapim) di aula Blandongan Balai Kota, Rabu, 1 Oktober 2025.
Pria yang biasa disapa Pak Ben tersebut meyakini, dengan sisa waktu 3 bulan kedepan realisasi penggunaan APBD akan bisa maksimal. “Namun, realisasinya tidak mungkin bisa mencapai 100 persen lantaran ada tender yang dari Rp1 miliar dan yang menang Rp800 juta atau Rp900 juta dan sisanya itu masuk sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa),” tambahnya.
Menurutnya, untuk saat ini pekerjaan kontrak dan lelang sudah 100 persen dan sedang dalam proses pelaksanaan. “Realisasi penggunaan APBD yang besar itu ada di Setda, Kesbangpol dan Dinkes. Paling kecil itu bagian ekonomi yang memang kerjanya diujung,” jelasnya.
Pak Ben mengungkapkan, sampai akhir tahun pihaknya mengaku tidak bisa mencapai 100 persen realisasi penggunaan APBD, karena akan ada sisa tender. “Saya targetkan serapan penggunaan APBD kita sampai akhir 2025 sebesar 92 atau 95 persen. Kalau tahun lalu 96 persen,” terangnya.
“Jadi sisa dari proyek yang 4 persen ditambah dengan pelampauan pendapatan daerah ini akan jadi modal untuk tahun anggaran yang akan datang,” tuturnya.
Mantan pegawai Pemkab Tangerang tersebut mengungkapkan, bila berbicara inflasi dan daya beli masyarakat, termasuk perputaran ekonomi maka harus didorong oleh belanja daerah sesegara mungkin.
“Walaupun kecil intervensi dari belanja daerah untuk pertumbuhan ekonomi itu kecil. Ya kecilnya itu dibawah 20 persen dan selebihnya dari investasi dari sektor swasta. Kalau investasi dari pemda yakni belanja daerah tadi tidak besar, kita hanya punya sekitar Rp5 triliun,” jelasnya.
“Walapun saya dapat gaji atau pendapatan tapi, kan saya belanja misal kopi dan lainnya dan itu juga perputaran kita. Jadi total APBD kita sekitar Rp5 triliun itu sesegera mungkin dibelanjakan masyarakat untuk mendorong daya beli dan menjaga inflasi,” tutupnya. (*)
Reporter: Tri Budi
