RANGKASBITUNG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Melawan (ARBM) Kabupaten Lebak menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Lebak, Rabu 17 September 2025.
Dalam Aksinya, masa yang berjumlah puluhan tersebut sempat marah dan ngamuk di gedung DPRD Lebak, karena selain tidak ada satupun anggota dan pimpinan DPRD yang menemui, masa aksi marah karena, Sekretariat DPRD mengaku tidak mengetahui akan ada aksi hari ini.
“Ini salah satu bentuk ketidak pedulian DPRD dan Pemkab Lebak, kami sudah jauh:jauh hari melayangkan surat akan melakukan aksi damai baik ke DPRD, Pemkab bahkan Ke polres. Tapi mereka (sekretariat DPRD) mengaku tidak tahu akan ada demo, sehingga anggota dewan tidak ada satupun di gedung milik Rakyat ini,” kata Aji Rosad, inisiator ARBM.
Menurutnya, aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemkab dan DPRD Lebak yang dinilai gagal dalam menjalankan amanah rakyat serta cenderung menikmati fasilitas mewah di tengah penderitaan masyarakat.
Dalam aksi ini, pihaknya membawa sedikitnya 8 poin tuntutan Rakyat, diantaranya terkait tambang ilegal, hentikan tangkap semua pengusaha perusak lingkungan. Transparansi penuh penyaluran bantuan warga miskin & rumah tidak layak huni dan stop praktik korupsi.
Gaji dan tunjangan DPRD Lebak, potong tunjangan berlebihan yang mencapai lebih dari Rp100 juta/bulan per anggota. Pelayanan Kesehatan, wujudkan layanan gratis, cepat, dan merata bagi rakyat miskin. Pendidikan, pastikan sekolah benar-benar gratis, fasilitas pendidikan merata dan guru sejahtera.Dana CSR, transparansi anggaran CSR perusahaan di Lebak, jangan jadi bancakan para elit penguasa. BUMD (PDAM & LKM), lakukan audit terbuka, hentikan praktik korupsi dan kebocoran anggaran. Serta bukan anggaran Dispora 2023–2024, Transparansi penggunaan anggaran dan berikan ruang nyata bagi pemuda untuk berkarya.
“Kami sangat kecewa, karena dalam aksi ini, tidak ada satupun perwakilan Pemerintah Kabupaten Lebak yang hadir menemui rakyat di Kantor Bupati. Begitu juga anggota DPRD Lebak, saat kami aksi dan masuk kantor kosong tanpa kehadiran anggota DPRD.
Ini bukti nyata bahwa wakil rakyat absen ketika rakyat datang menuntut keadilan,” paparnya.(*)
Repoerter : A Fadilah
