Gubernur Tegaskan Tak Ada Pungutan Apapun untuk Program Sekolah Gratis

Gubernur Banten Andra Soni saat diwawancarai awak media usia memberikan program sekolah gratis secara simbolis di SMK 3 PGRI, Kota Serang, Senin 15 September 2025. Foto umam

SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan kepada 814 sekolah swasta yang bekerjasama dalam program Sekolah Gratis untuk tidak memungut biaya apapun. Sebab hal itu akan melanggaran MoU yang telah ditandatangani sebelumnya.

Hal itu diungkapkan Andra Soni saat meninjau SMK 3 PGRI di Kota Serang, Senin 15 September 2025. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritasnya yakni Sekolah Gratis dan Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik.

Bacaan Lainnya

Andra mengatakan, terdapat 814 sekolah swasta baik SMA SMK dan SKh di Banten yang turut berpartisipasi dalam program Sekolah Gratis. Dengan biaya yang telah digelontorkan oleh Pemprov Banten, maka dirinya menegaskan agar sekolah tersebut tidak memungut biaya apapun untuk siswa yang mendapat program itu.

“Ya memang gak boleh, kan mereka sudah menandatangani MoU, dan ada konsekuensi hukumnya ya kalau melanggar MoU. Ini kan tidak main-main” katanya.

Meski begitu, iya meyakini bahwa kerjasama Pemprov Banten dengan sekolah swasta merupakan langkah baik untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, sekaligus pemerataan pendidikan untuk masyarakat Banten.

“Makanya saya keliling nih (ke sekolah-red) untuk memastikan jalan gak sekolah gratis ini, saya cek sudah oke secara administrasi. Terus substansi daripada pendidikannya sendiri jalan enggak, jadi kita lihat sendiri,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten memaparkan, terdapat 814 sekolah swasta yang bekerjasama untuk program sekolah gratis, adapun jumlahnya diikuti oleh 65 ribu siswa yang tersebar di kabupaten kota.

Adapun secara administrasi dari 65 ribu siswa, 49 ribunya telah dibayarkan di tahap pertama, sementara sekitar 15 ribuan siswa lainnya masih dalam proses.

“Waktu pendaftaran ada yang daftar di SMK 3 ada yang daftar SMA 1 tercatat tuh, nah ini kan harus di cleansing, karena prinsip kehati-hatian dan sebagainya, dan Alhamdulillah rata-rata sekolahnya memahami. Karena kan kuncinya sekarang tinggal sekolah, sekolah mempercepat proses administrasinya,” tuturnya.

Meski begitu, ia menargetkan agar proses administrasi atau pembayaran ke sekolah swasta rampung pada akhir September tahun ini.

“Kita targetnya September akhir ya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Lukman mengatakan bahwa pihaknya telah menganggarkan sekitar Rp102 miliar untuk program sekolah gratis selama enam bulan.

Adapun jumlah sekolah yang ikut berpartisipasi sebanyak 814 dari total 1.260 sekolah swasta di Banten.

“Untuk siswa setelah divalidasi dalam Dapodik itu 65 ribu siswa, dari sebelumnya laporan awal manual 70 ribuan. Karena kalau laporan manual itu terkadang masih ada satu nama namun terdaftar di beberapa sekolah,” katanya.

Ia mengaku, sebelumnya pihaknya telah menargetkan sekitar 80 siswa akan mengikuti program sekolah gratis. Namun berdasarkan hasil ketersediaan sekolah belum mencukupi kebutuhan siswa tersebut.

“Itu awalnya (target 80 ribu siswa-red), tapi kan dibalikin lagi ke ketersediaan sekolah yang mengikuti (program sekolah gratis-red). Kebanyakan sekolah yang tidak ingin ikut itu karena secara finansial sudah mencukupi untuk otonomi di sekolah itu,” paparnya. (*)

Reporter: Syirojul Umam

 

Pos terkait