SERANG,BANTENEKSPRES.CO.ID – DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Banten menyampaikan berbagai permasalahan yang merugikan nelayan yang ada di Banten.
Hal ini terungkap dalam audiensi yang diterima langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Gedung Pendopo Lama, Kota Serang, Kamis 11 September 2025.
Ketua DPD HNSI Provinsi Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani mengatakan, kondisi nelayan saat ini cukup memprihatinkan. Maka dari itu ia membutuhkan kebijakan Gubernur Banten dalam mengatasi berbagai masalah yang merugikan nelayan.
“Aspirasi ini kita sampaikan terkait permasalahan nelayan di Banten, dan kebijakan gubernur bisa menjadi langkah dalam pembangunan di sektor perikanan,” katanya kepada awak media.
Ia menyebutkan, beberapa masalah tersebut yaitu terkait dengan pendangkalan alur melaut bagi nelayan. Akibatnya nelayan harus menunggu arus air untuk bisa menangkap ikan.
“Permasalahan nelayan pertama pendangkalan alur, banyak nelayan yang tidak bisa melaut, saat masuk harus menunggu arus air dulu,” ujarnya.
Masalah lainnya, yaitu distribusi BBM bersubsidi yang belum merata, di mana banyak nelayan di pesisir pantai belum mendapatkan kuota BBM tersebut.
“Ini juga jadi langkah kebijakan pak gubernur untuk bisa memberikan solusi kepada pemerintah yang berkaitan BBM, baik untuk menambah kuota atau pun memberikan kemudahan dalam mengakses untuk mendapatkan BBM subsidi,” terangnya.
Lebih lanjut, kata Neneng alur nelayan mengalami penyempitan yang diakibatkan adanya industri. Maka dari itu ia meminta agar pihaknya ikut terlibat dalam pembuatan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
“Karena di sana ada izin dari masyarakat yang terdampak, maka kami mewakili, kadang kami tidak dilibatkan dalam pembentukan AMDAL, ketika pada saat ada dampak negatif kita hanya mendapatkan kerugian saja karena saat izin kami tidak dilibatkan,” paparnya.
Tak hanya itu, masalah lainnya yaitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan tugboot atau kapal tunda yang parkir sembarangan di area tangkap. Akibatnya jaring milik nelayan mengalami kerusakan, bahkan tak sedikit kapal nelayan yang mengalami kerusakan.
“Kita sudah koordinasi ke perusahaan tapi tanggapannya kurang disikapi kami minta agar pak gub bisa menertibkan itu, sehingga nelayan tidak lagi bingung ke siapa mengadu,” ungkapnya. (*)
