TANGSEL – Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat dalam menangani banjir yang menerjang beberapa wilayah di Banten dan khususnya di Tangerang Raya beberapa waktu lalu.
Salah satunya dengan mengadakan rapat koordinasi (Rakor) tim pengendalian banjir di wilayah Provinsi Banten di Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Latker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Kamis (10/7/2025).
Rapat tersebut untuk membahas langkah penanganan jangka pendek hingga jangka panjang agar banjir tidak lagi terjadi di wilayah Banten dan khususunya Tangerang Raya.
Hadir dalam rapat tersebut Asda II Provinsi Banten M. Yusuf, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Arlan Marzan, Plt. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ferdinanto, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kota Tangsel Robby Cahyadi dan lainnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Mahdani mengatakan, ada beberapa program yang akan dilakukan dalam RPJMD Provinsi Banten dalam mendukung program kerja gubernur.
“Ada pembangunan embung atau tandon, lokasinya ada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel namun, totalnya belum diketahui,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).
Mahdani mengatakan, pihaknya juga akan membangunan tanggul sungai, yang longsor juga akan dinormalkan lagi. Juga ada pembangunan bendung tapi di Banten bagian Selatan. Ada revitalisasi situ-situ yang sudah ada, yang tadinya sudah dangkal dinormalkan lagi.
Termasuk normalisasi sungai karena, diwilayah Tangerang araya ada sungai Cisadane, Angke, Cilatak dan lainnya. Pembangunan tanggul sungai, pembangunan draenase pengendali banjir.
“Ini mulai 2026 menjadi program provinsi yang akan dikerjakan PUPR dan ini program prioritas Gubernur 2026-2029,” ungkapnya.
Sementara itu, Asda II Provinsi Banten M. Yusuf mengatakan, Provinsi sudah membentuk tim pengendalian banjir untuk seluruh provinsi nanti ada pokja dan kemungkin pokja Tangerang Raya.
“Ini harus saling bantu membantu.
Ini untuk penyelesaikan banjir baik jangka pendek, menengah dan panjang,” ujarnya.
Yusuf menambahkan, untuk penanganan banjir dalam jangka pendek pihaknya sedang menginvertarisir apa yang perlu dilakukan dan titik mana saja. “Dan ini perlu data yang konkret untuk penyelesaian jangka pendek,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, rapat koordinasi dilakukan terkait penanganan banjir kemarin yang terjadi di Tangerang Raya.
“Dari jangka pendek disepakati dan gubernur ingin langkah nyata dalam satu minggu kedepan karena, anomali cuaca ini diprediksi hingga September, sehingga satu minggu kedepan harus ada tindakan nyata, mulai normalisasi, tanggul yang rusak diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan survei karena, harus integrasi dan jangan sampai memindahkan masalah di Kota Tangsel tapi, nanti yang banjir di Kota Tangerang.
“Hasil analisasi penyebab banjir di 3 wilayah Tangerang Raya ini adalah alih fungsi lahan, sehingga terjadi penyempitan sungai. Dulu lahan kawasan serapan kini berubah fungsi. Sekarang harus memberikan solusi itu karena sudah terbangun, harus kita susun langkah-langkahnya agar tidak banjir lagi,” tuturnya.
Ditempat yang sama, Plt. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Ferdinanto mengatakan, banjir yang terjadi bukan kareba permaslaah konstruksi tapi, ini sudah masuk komprehensip komplikatif lantaran permasalahan tata ruang, tidak ada resapan, tanggul belum dibangun, ada sampah dan kali sempit.
“Semua peran penting dan tanggung jawab bersama. Normalisasi sungai harus jalan, dan ini perlu bantuan pemda dan ATR BPN juga untuk kita tahu lokasi ini milik siapa. Kalau punya sertifikat yang sah dan proses mendapatkannya benar ya itu berhak dibayar. Ini supaya kita bisa bangun tanggul,” ujarnya.
Ferdi menambahkan, normalisasi kali Angke sudah berjalan, dari 47 kilometer sudah selesai 26 kilometer dan sisa 11 kilometer dari Jakarta sampai ke wilayah yang masuk wilayajmh Banten.
“11 kilometer ini belum diselesaikan karena ada permasalahan lahan yang belum dibebaskan. Ada lahan-lahan yang belum Bebas sehingga kali tidak bisa dikeruk karena ada bangunan warga,” tutupnya. (bud)
