BANTENEKSPRES.CO.ID, KOTA TANGERANG — Terhitung sejak Jumat 30 Mei 2025, Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Sahcrudin-Maryono Hasan menjalankan pemerintahan selama 100 hari.
Tiga bulan pertama menjalankan pemerintahan, Sachrudin-Maryono tancap gas mewujudkan janji kampanyenya. Tak hanya sekadar janji, Sachrudin-Maryono tetap bekerja keras mewujudkan janji kampanyenya, yakni Gampang Sekolah, Gampang Sembako dan Gampang Kerja (3G).
Langkah awal ini sudah mulai terlihat hasilnya. Langkah awal, program Gampang Sekolah menggratiskan angkutan umum untuk anak sekolah semua jenjang pendidikan. Mulai SD hingga SMA sederajat.
Gampang Sembako, di awal Ramadan hingga jelang Idul Fitri membuat banyak bazar sembako murah. Gampang Kerja, menggenjot job fair dan membuka program magang lulusan SMK di perusahaan.
Pengamat Kebijakan Publik Adib Miftahul mengatakan menilai program kerja 100 hari walaupun menilainya dari kulit belum dari inti, masih terlalu premature.
“Karena memang eksplorasi atau eksekusi program program kebijakan itu tidak serta-merta bisa diukur 100 hari. Tetapi saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Sachrudin-Maryono di awal pemerintahannya, saya kira memang sudah on the track,” katanya.
Kata Adib, tiga bulan pertama memimpin Kota Tangerang, Sachrudin-Maryono menjalankan roda pemerintah masih dalam relnya (on the track). Walaupun tidak ikut menyusun APBD 2025, langsung berusaha mewujudkan janji politiknya, 3G.
“Membuka banyak bazar Ramadan, job fair dan berusaha mengkoneksikan lulusan SMK dengan perusahaan, itu bagian dari Sachrudin-Maryono mewujudkan janji kampanyenya. Langkah awal yang baik, masih on the track,” ungkapnya.
Menurut Adib, Sachrudin-Maryono punya beban besar untuk mewujudkan janji-janji kampanye.
“Terlebih kalau 100 hari itu tidak terkelupas semua janji politiknya, tidak terpotret semuanya, wajar. Kenapa? Setting anggaran yang saat ini berjalan, bukan oleh Sachrudin-Maryono. Tapi anggaran saat ini dibuat Pj Walikota yang dahulu. Sehingga program janji kampanye mereka tidak bisa masuk dalam APBD 2025,” paparnya.
“Jadi banyak program Sachrudin-Maryono yang tidak ter-cover APBD saat ini. Baru di APBD 2026 nanti, Sachrudin-Maryono punya kewenangan penuh men-setting anggaran dan memasukan program yang ada di janji kampanye mereka,” ujar akademisi Unis tersebut.
Ketika orang mencoblos Sachrudin-Maryono ada Pilkada, itu adalah hak warga Kota Tangerang yang harus diperjuangkan. Mereka akan menagih janjinya.
“Nah, ini yang saya kira harus menjadi catatan mereka,” lanjutnya.
Apalagi terkait misalnya efisiensi. Sachrudin-Maryono juga harus jeli bagaimana mengkoreksi, memprioritaskan atas nama efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sachrudin-Maryono harus menemukan prioritas kemana mereka harus efisien.
“Jangan sampai mereka nanti tidak bisa efisien yang ada malah anggaran ini keluar sia-sia, yang tentu saja menurut saya malah nanti akan menjadi potret negatif bagi mereka,” tutupnya.
Menurut akademisi Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Memed Chumaedy, sejumlah program prioritas yang telah dijalankan Sachrudin-Maryono menunjukkan arah kepemimpinan yang tegas dan terukur.
Dalam evaluasinya, langkah-langkah yang diambil selama periode awal dinilai mencerminkan komitmen nyata terhadap percepatan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Dalam 100 hari ini, kita melihat tidak hanya perencanaan, tapi juga eksekusi di lapangan. Mulai dari penataan birokrasi, layanan publik, peningkatan pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga penguatan sektor UMKM, semuanya berjalan secara simultan,” ungkap Memed.
Menurut Memed satu langkah strategis yang diapresiasi adalah program 3G yaitu Gampang Kerja, Gampang Sekolah, Gampang Sembako. Semua ini dilihat dari ragam informasi yang disuguhkan hingga suara masyarakat, Sachrudin – Maryono benar-benar menjalankan apa yang menjadi target di 100 hari kerjanya.
“Walau memang banyak tantangan yang harus dihadapi. Overall yang dikerjakan dalam kacamata saya sudah maksimal. Saya paham 100 hari kerja ini menjadi penilaian krusial publik dari kinerja Sachrudin – Maryono, dan buat saya masyarakat cukup merasakan sederet program kerja yang dihadirkan,” tuturnya.
Namun, kata Memed, setelah ini tinggal persoalan tantangan kedepannya. Bahwa tidak semua juga masyarakat harus disuguhkan dengan subsidi terus menerus. Sachrudin- Maryono dapat mendesain pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat, untuk meminimalisir subsidi dan fokus pada pembangunan diberbagai elemen.
“Dalam soal 3G dianggap maksimal, agar semua terasa lebih jangka panjang harus diiringi dengan pemaksimalan pemberdayaan masyarakat yang tidak tergantung atas subsidi yang dihadirkan,” katanya. (rud)
