“Seharusnya formasi yang diajukan disesuai dengan jumlah THL yang ada di setiap OPD. Sehingga semua THL bisa lulus semua menjadi PPPK,” kata salah seorang pegawai THL yang enggan Namanya disebutkan. “Yang terjadi, banyak THL yang selama tidak bekerja di OPD A misalnya, tiba-tiba saat seleksi PPK kemarin, daftar di OPD A itu. Ngacak. Gak diatur. Itu yang terjadi,” lanjutnya.
Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali kota Tangerang, Nurdin menegaskan, akan terus mendorong pegawai non ASN di lingkup Pemkot Tangerang agar menjadi ASN PPPK. Oleh karenanya tahap pertama ini diperpanjang hingga 7 Januari 2025. “Pada prinsipnya kita dorong terus supaya teman-teman pegawai non ASN supaya menjadi ASN PPPK, yang sudah lolos kita ucapkan selamat. Yang belum sedang kita perjuangkan supaya tetap bisa masuk dalam skema-skema yang lain,” kata Nurdin, Jumat (3/1).
Dia menuturkan, dari hampir 5.200 kuota yang disiapkan pada seleksi penerimaan PPPK periode 2024, terdapat beberapa formasi yang masing kosong. Sebab, para pendaftar di formasi yang kosong tersebut dinilai tidak memenuhi syarat administrasi.
