Ia belum bisa memastikan, apakah sampai akhir Desember 2024 ini pajak yang belum capai target tersebut bisa tercapai, karena proses penagihan untuk jenis pajak tersebut berbeda.
“Seperti contohnya, pajak BPHTB ini potensinya ada tapi sampai sekarang yang transaksi belum melakukan surat menyurat terkait perolehan hak nya prosesnya panjang. Kemudian, pajak MBLB ada potensi di pasir laut kita targetkan Rp92 miliar karena awalnya, ada yang melakukan eksploitasi namun sekarang sudah tidak ada sampai 2025,” ucapnya.
Disinggung apakah jenis pajak yang tidak tercapai itu bisa digantikan, kata Nizam, tidak bisa diganti namun secara realisasinya per jenis pajak ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.
BACA JUGA: Rp12 Miliar PBB Perusahaan Bakal Masuk Bapenda
“Kalau mau digantikan tidak, tapi secara realisasinya ada peningkatan dibandingkan tahun lalu, jadi kalau secara per jenis pajak ada beberapa yang tidak tercapai tapi realisasinya setiap tahun mendapatkan kenaikan,” tuturnya. (agm)
