Namun pada kenyataannya terdapat deviasi hingga 14 persen yang akhirnya kurangnya capaian dari target yang ditetapkan.
“Kendalanya masih seputar keterlambatan untuk pelaksanaan proyek maupun kegiatan, sekarang realisasi serapannya baru 70 persen,” ungkap Herman.
Oleh karenanya, dia mendorong agar setiap perangkat daerah segera mempercepat pelaksanaan proyek maupun kegiatan khususnya milik OPD yang menangani konstruksi. “Paling rendah serapannya seperti Dinas PUPR dan Perkim, Kita minta kegiatan infrastruktur dioptimalkan,” tandasnya. (ziz)
